BATAM, GEJOLAKNEWS.COM – Pengelolaan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian masyarakat.
Salah satunya disampaikan Toni Nasution, seorang pencinta seni dan budaya Kota Batam, kepada GejolakNews.com, Selasa (10/11/2026), di Batam Centre.
Berdasarkan data APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026, total alokasi anggaran untuk urusan kebudayaan dan pariwisata tercatat sebesar Rp39.341.059.092 atau sekitar Rp39,34 miliar.
Dari jumlah tersebut, anggaran untuk urusan kebudayaan tercatat sebesar Rp32.860.758.621, sedangkan anggaran urusan pariwisata sebesar Rp6.480.300.471.
“Besarnya alokasi anggaran tersebut mendorong saya untuk meminta keterbukaan informasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, khususnya terkait rincian program, kegiatan, serta realisasi penggunaan anggaran,” ujar Toni.
Menurutnya, keterbukaan informasi anggaran merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang negara dimanfaatkan.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian, antara lain anggaran promosi dan pemasaran pariwisata, penyelenggaraan festival dan berbagai kegiatan (event), pengembangan destinasi wisata, pelestarian kebudayaan, hingga pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga.
Selain itu, Toni juga meminta penjelasan mengenai perusahaan, event organizer (EO), maupun penyedia jasa yang memperoleh pekerjaan dari Disbudpar Kota Batam selama Tahun Anggaran 2026, termasuk nilai kontrak dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
GEJOLAK NEWS MINTA RINCIAN DAN REALISASI ANGGARAN
Untuk memperoleh informasi yang jelas dan berimbang, Gejolak News meminta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memberikan klarifikasi terkait sejumlah hal.
Di antaranya, berapa total anggaran Disbudpar setelah kemungkinan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, berapa alokasi khusus untuk sektor kebudayaan dan pariwisata, serta bagaimana rincian anggaran pada setiap program dan subkegiatan.
Gejolak News juga meminta penjelasan mengenai besaran anggaran promosi wisata, penyelenggaraan kegiatan pariwisata berskala nasional maupun internasional, serta kemungkinan adanya hibah atau bantuan kepada organisasi dan komunitas di bidang kebudayaan maupun pariwisata.
Tidak hanya itu, informasi mengenai realisasi penyerapan anggaran, baik secara keuangan maupun fisik, juga menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan kepada publik.
PUBLIK BERHAK MENGETAHUI PENGGUNAAN ANGGARAN
Keterbukaan informasi mengenai penggunaan APBD merupakan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Oleh karena itu, Toni berharap Disbudpar Kota Batam dapat membuka dokumen pendukung anggaran, seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) apabila terdapat perubahan anggaran, laporan realisasi anggaran, serta rincian kegiatan dan kontrak pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pariwisata, pelestarian kebudayaan, serta peningkatan daya tarik wisata Kota Batam.
KONFIRMASI KEPADA KEPALA DISBUDPAR BATAM
Hingga berita ini disusun, Redaksi Gejolak News masih mengupayakan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam guna memperoleh penjelasan resmi terkait rincian program dan penggunaan anggaran tersebut.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, telah dikonfirmasi oleh Gejolak News melalui pesan WhatsApp pada nomor telepon selulernya. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan atau jawaban yang diterima redaksi.
Gejolak News tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Disbudpar Kota Batam demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik.
(TAHERMAN)
