BATAM, GEJOLAKNEWS – Setelah pemberitaan Media Gejolak News yang viral melalui akun TikTok GejolakNews mengenai anggaran Kecamatan Belakang Padang yang mencapai sekitar Rp39 miliar pada Tahun Anggaran 2026, berbagai tanggapan dan aspirasi masyarakat mulai bermunculan.
Hingga Selasa (10/11/2026), sejumlah warga menyampaikan keluhan dan harapan melalui kolom komentar media sosial. Mereka menyoroti pemerataan pembangunan, kondisi infrastruktur, fasilitas pelabuhan, hingga ketersediaan listrik di sejumlah pulau yang berada dalam wilayah Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.
Masyarakat berharap besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kehidupan warga, khususnya masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah terluar.
Salah seorang warga melalui akun @_rotiabonayam menilai pembangunan seharusnya tidak hanya terfokus pada satu pulau. Ia menyebut Pulau Lingke sebagai salah satu wilayah yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, terutama terkait fasilitas pelabuhan yang menjadi akses penting bagi anak-anak sekolah.
Menurutnya, pelabuhan tersebut membutuhkan fasilitas tempat berteduh bagi anak-anak yang sedang menunggu jemputan. Selain itu, ia juga mengeluhkan keterbatasan penerangan listrik yang hanya menyala sekitar pukul 18.00 hingga 23.00 WIB, dengan biaya yang disebut mencapai Rp10 ribu per hari.
Komentar serupa disampaikan akun Irno Aja. Ia mengingatkan bahwa Belakang Padang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan administrasi pada masa lalu.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan industri atau fasilitas usaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda setempat.
Sementara itu, akun Ros Ayu menyampaikan keluhan mengenai kondisi penerangan di Pulau Lengkang dan Pulau Sarang yang disebut masih belum mendapatkan fasilitas listrik memadai.
Ia berharap pembangunan dapat dilaksanakan secara merata dan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
“Rata-rata pembangunan itu harus seimbang dan merata. Namanya saja dana dikeluarkan sekian banyak, tetapi bukti nyata perubahan belum terlihat,” demikian salah satu inti keluhan yang disampaikan warga.
Keluhan mengenai infrastruktur jalan juga disampaikan akun Fendi. Ia menyoroti sejumlah jalan yang kondisinya masih kurang baik, termasuk pekerjaan semenisasi yang disebut telah mengalami kerusakan dan pecah-pecah.
Akun Naviza turut menyampaikan kondisi Pulau Mekar dan fasilitas pelabuhan yang menurutnya membutuhkan perhatian pemerintah. Ia mengeluhkan kondisi pelabuhan yang dinilai semakin rusak serta fasilitas penerangan tenaga surya yang disebut sudah tidak berfungsi.
Tidak hanya itu, warga dari Pulau Semakau, Pulau Bertam, Pulau Lingke, Pulau Gara, Pulau Lengkang, dan sejumlah wilayah lainnya juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian yang sama terhadap kebutuhan pembangunan di daerah mereka.
Akun Pakcik Salmon bahkan mengusulkan agar pemerintah membantu menyediakan mesin pembangkit listrik bagi masyarakat Pulau Lengkang dan Pulau Sarang sehingga warga dapat menikmati listrik selama 24 jam.
WARGA PERTANYAKAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN
Di sisi lain, terdapat pula komentar masyarakat yang mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran Kecamatan Belakang Padang Tahun Anggaran 2026.
Beberapa akun meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka rincian kegiatan, lokasi pembangunan, serta besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing kelurahan.
Bahkan, akun Widya Kamarul mempertanyakan kebenaran informasi mengenai besaran anggaran tersebut.
Sementara akun Khairul Anam mencoba menghitung kemungkinan pembagian kegiatan pembangunan di lima kelurahan apabila anggaran dan jumlah kegiatan yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut sesuai dengan data sebenarnya.
Namun demikian, seluruh komentar dan keluhan masyarakat tersebut merupakan aspirasi yang masih perlu diverifikasi lebih lanjut melalui data resmi pemerintah serta penjelasan dari instansi terkait.
WARGA MINTA CAMAT DAN LURAH MEMBERIKAN PENJELASAN
Beragamnya tanggapan masyarakat tersebut menunjukkan adanya harapan agar pemerintah Kecamatan Belakang Padang memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2026.
Masyarakat ingin mengetahui berapa besar anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, pelayanan masyarakat, serta program pemberdayaan ekonomi di setiap kelurahan dan pulau.
Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
Redaksi Gejolak News memandang aspirasi masyarakat ini perlu menjadi perhatian serius Camat Belakang Padang beserta seluruh lurah yang berada di wilayah kerjanya.
Sebab, pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah sudah semestinya memberikan manfaat secara merata bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah terluar.
KONFIRMASI DAN HAK JAWAB
Sehubungan dengan berbagai keluhan dan pertanyaan masyarakat tersebut, Gejolak News meminta Camat Belakang Padang, Abdul Hanafi, SE, memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai rincian penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2026.
Redaksi juga berharap pihak kecamatan dapat menjelaskan program pembangunan yang telah direalisasikan, kegiatan yang masih berjalan, serta rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap kelurahan dan pulau.
Apakah benar pembangunan di Kecamatan Belakang Padang telah berjalan secara merata? Bagaimana pemerintah menjawab keluhan masyarakat mengenai fasilitas pelabuhan, jalan, dan penerangan listrik di pulau-pulau yang masih membutuhkan perhatian?
Saat dikonfirmasi Media Gejolak News melalui sambungan WhatsApp ke nomor telepon selulernya terkait berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat tersebut, Camat Belakang Padang, Abdul Hanafi, memberikan jawaban singkat.
“Waalaikumsalam… baik ketua, makasih infonya,” demikian jawaban Abdul Hanafi.
Gejolak News tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Camat Belakang Padang maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan lebih lanjut demi menjaga prinsip keberimbangan, transparansi, dan kepentingan publik.(Taherman)
