Batam,GejolakNews– Pemerintah Kota (Pemko) mulai menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bantuan pangan tahap kesatu, tahun 2024, Rabu (1/2/2024).
Secara perdana penyaluran CBP ini dilakukan Sekretaris Daerah Kota Batam H Jefridin, mewakili Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), untuk masyarakat Kelurahan Batumerah, Kecamatan Batuampar di Komplek Pergudangan Bulog, Jalan Kerapu Nomor 22 Batuampar.
Di sela penyerahan bantuan secara simbolis itu, Jefridin mengatakan bahwa ada 200 penerima bantuan pangan (PBP) beras CBP ini di Kelurahan Batumerah. “Bantuan ini berupa beras 10 kilogram. Semoga dapat dimanfaatkan dan meringankan beban ekonomi masyarakat,” harapnya.
Lebih lanjut, Jefridin menyampaikan bahwa bantuan pangan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Pusat ke daerah dalam rangka menekan inflasi.
Perum Bulog Cabang Batam menurutnya sudah menyiapkan 345.930 kilogram CBP yang akan diserahkan dalam dua tahap, yakni Januari-Juni. Total penerima berjumlah 34.592 kepala keluarga (KK), sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Selamat kepada Bapak/Ibu penerima bantuan pangan yang menerima bantuan. Bantuan ini dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah membantu transporter yakni PT Pos untuk mendistribusikan bantuan ini agar tepat sasaran,” sebutnya.
๐ฃ๐ง ๐ฃ๐ผ๐ ๐๐บ๐ฏ๐ฎ๐ ๐ฃ๐ฒ๐ป๐ฒ๐ฟ๐ถ๐บ๐ฎ ๐๐ฎ๐๐ฎ ๐๐ผ๐ธ๐๐บ๐ฒ๐ป ๐๐ฒ๐ป๐ด๐ธ๐ฎ๐ฝ
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Batam Meirizal Sudyadi, mengatakan setiap bulannya ada 2.075 kilogram beras yang akan disalurkan untuk penerima bantuan pangan ini.
Beras yang diberikan berkualitas medium dan sudah melalui pemeriksaan kualitas uji tanak. Beras ini menurutnya sesuai dengan referensi penerima bantuan pangan.
Saat ini stok beras di gudang Bulog ada 2.400 ton, dan Bulog akan menerima penambahan dari Pemprov DKI sebanyak 4.000 ton. Jumlah tersebut cukup untuk stok CBP yang akan disalurkan kepada PBPT.
“Harapan kami penyaluran bantuan ini tepat sasaran, kualitas dan kuantitas,” tuturnya.
Sedangkan Eksekutif GM PT Pos Cabang Batam Hemat Firdaus, sebagai transporter mengimbau agar masyarakat yang menerima bantuan pangan pemerintah ini, membawa kelengkapan dokumen seperti KTP dan KK. Sehingga yang menerima CBP adalah masyarakat sesuai data yang telah ditetapkan. (ski)
