Oleh: Taherman Tanjung
BATAM,GEJOLAKNEWS-Indonesia adalah negara yang dibangun atas dasar konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum. Namun, dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan antara hukum dan politik selalu menjadi perhatian publik.
Terlebih ketika persoalan hukum bersinggungan langsung dengan kepentingan kekuasaan dan jabatan politik.
Situasi hukum dan politik nasional saat ini kembali menjadi perbincangan masyarakat. Berbagai persoalan hukum yang melibatkan pejabat publik, lembaga negara, serta dinamika politik di parlemen memperlihatkan betapa pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian publik adalah polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perkembangan perkara di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, disertai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengenai status putusan pengadilan, kembali memunculkan diskusi luas tentang hukum dan konsekuensi politiknya.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi bagian penting dari perkembangan tersebut. Yusril pada 10 November 2026 menyatakan putusan MA dan MK terkait persoalan tersebut telah bersifat final dalam konteks perkara masing-masing.
Perkembangan ini tentu harus disikapi secara hati-hati. Masyarakat perlu memahami bahwa persoalan hukum harus ditempatkan sesuai kewenangan lembaga peradilan, sedangkan konsekuensi politik dan ketatanegaraan harus mengikuti mekanisme konstitusi yang berlaku.
Hukum Jangan Sampai Dipengaruhi Kepentingan Kekuasaan
Dalam negara demokrasi, hukum seharusnya berdiri di atas semua kepentingan. Tidak boleh ada warga negara yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, atau kedekatan dengan lingkaran pemerintahan.
Sebaliknya, hukum juga tidak boleh dijadikan alat untuk menjatuhkan seseorang karena perbedaan kepentingan politik.
Prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh warga negara, baik masyarakat biasa maupun pejabat tinggi negara.
Ketika sebuah perkara telah diputus oleh lembaga peradilan, seluruh pihak wajib menghormati putusan tersebut. Namun, menghormati putusan bukan berarti menutup ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik, mempertanyakan aspek hukum, serta melakukan pengawasan secara konstitusional.
Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Kritik masyarakat bukan ancaman bagi negara, melainkan salah satu bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Parlemen Harus Menjalankan Fungsi Pengawasan
Dalam situasi politik yang berkembang, DPR RI juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik harus disikapi melalui mekanisme kelembagaan, bukan semata-mata berdasarkan tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu.
Apabila terdapat persoalan yang harus ditindaklanjuti secara politik dan ketatanegaraan, mekanisme tersebut harus berjalan berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai lembaga perwakilan rakyat kehilangan kepercayaan publik karena lebih sibuk dengan tarik-menarik kepentingan politik daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Rakyat Jangan Hanya Menjadi Penonton
Di tengah berbagai dinamika hukum dan politik nasional, masyarakat juga memiliki hak untuk bertanya.
Apakah hukum sudah ditegakkan secara adil? Apakah pejabat negara sudah menjalankan amanah sesuai ketentuan? Apakah lembaga negara benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.
Rakyat tidak boleh hanya diingat ketika pemilihan umum berlangsung. Setelah memperoleh mandat, para pemimpin harus tetap mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan mereka kepada masyarakat.
Persoalan bangsa bukan hanya tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang berada di luar kekuasaan. Lebih dari itu, persoalannya adalah bagaimana negara mampu memberikan kepastian hukum, keadilan sosial, serta perlindungan yang sama kepada seluruh warga negara.
Menjaga Demokrasi,
Menjaga Kepercayaan Publik
Indonesia membutuhkan stabilitas politik, tetapi stabilitas tidak boleh dibangun dengan mengabaikan prinsip keadilan dan supremasi hukum.
Demokrasi juga tidak boleh hanya menjadi slogan. Demokrasi harus terlihat melalui kebebasan berpendapat, keterbukaan pemerintah, independensi lembaga peradilan, serta keberanian aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas tanpa tekanan kepentingan tertentu.
Presiden, wakil presiden, DPR, lembaga peradilan, dan seluruh penyelenggara negara memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai konstitusi.
Tidak boleh ada lembaga yang merasa berada di atas hukum. Tidak boleh pula ada kepentingan politik yang mengorbankan kepentingan bangsa.
Pada akhirnya, yang harus menjadi pemenang bukanlah kelompok politik tertentu, bukan pula kepentingan individu atau golongan, melainkan hukum, keadilan, demokrasi, dan kedaulatan rakyat.
Penutup.
Sebagai bagian dari masyarakat pers, kita perlu terus mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki batas, jabatan memiliki masa, tetapi hukum dan konstitusi harus tetap menjadi pegangan negara.
Jangan sampai perbedaan pandangan politik memecah persatuan bangsa. Namun, jangan pula atas nama persatuan, kritik masyarakat justru dibungkam.
Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga institusi negara yang kuat, hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang terbuka terhadap kritik.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya terletak pada siapa yang menduduki kursi kekuasaan, melainkan pada sejauh mana negara mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya.
Hukum harus menjadi panglima, konstitusi harus menjadi pedoman, dan rakyat harus tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi.
Salam demokrasi.
Taherman Tanjung
Pimpinan Umum Media Gejolak News
www.gejolaknews.com
