JAKARTA, GEJOLAKNEWS – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Yusril menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran telah memiliki konsekuensi hukum yang harus dihormati.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Sementara itu, putusan MA juga telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum biasa terhadap perkara yang sama.
Yusril bahkan menilai upaya pembuktian kembali melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan materi perkara yang sama tidak akan memberikan manfaat hukum.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final, karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril sebagaimana dikutip dari keterangan kepada wartawan.
GIBRAN DINILAI TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN UNTUK MENGAJUKAN PK
Yusril menjelaskan, dalam perkara kasasi di MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
Dengan posisi tersebut, menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diperkirakan akan menindaklanjuti putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.
Persoalan ini, menurut Yusril, harus ditempatkan dalam koridor hukum dan diselesaikan berdasarkan mekanisme serta kewenangan lembaga peradilan.
DINAMIKA POLITIK DI DPR TURUT MENJADI PERHATIAN
Di tengah perkembangan persoalan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada dinamika pembahasan di DPR RI.
Yusril sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan mengamati perkembangan pembahasan di parlemen, termasuk kemungkinan penggunaan hak angket maupun Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin mencampuri kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.
Dengan demikian, persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden tidak hanya menjadi perhatian dari sisi hukum administrasi negara, tetapi juga berkembang menjadi pembahasan politik dan ketatanegaraan.
PEMERINTAH MENYATAKAN BERSIKAP PASIF
Yusril juga mengungkapkan bahwa pemerintah sejauh ini mengambil sikap pasif dalam menyikapi polemik tersebut, kecuali apabila terdapat arahan lebih lanjut.
Menurutnya, pemerintah telah memahami konsekuensi hukum dari putusan MK dan MA. Namun, langkah politik maupun konstitusional selanjutnya tetap berada pada kewenangan masing-masing lembaga.
Sementara itu, berbagai perkembangan terkait persoalan ini masih menjadi perhatian masyarakat. Publik menantikan bagaimana tindak lanjut putusan MA serta perkembangan pembahasan di DPR RI.
Polemik ini kembali mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap proses konstitusional dalam kehidupan bernegara.
GEJOLAK NEWS akan terus mengikuti perkembangan persoalan tersebut, termasuk tanggapan pihak Wakil Presiden, pemerintah, dan lembaga terkait, guna menyajikan informasi yang
berimbang kepada masyarakat.
Sumber: ANTARA News, CNN Indonesia, dan keterangan Yusril Ihza Mahendra, 10 November 2026. ***
