Jakarta,GejolakNews – Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengaku ragu fitur account based ticketing (ABT) bisa diterapkan untuk tiga moda transportasi Jakarta, yakni TransJakarta, LRT dan MRT. Sebab, wacana itu sudah digulirkan sejak tahun lalu namun tak kunjung direalisasikan.
“Ini wacana dari tahun lalu, saya tidak optimis ini berjalan,” kata Hasbi kepada wartawan,dilansir detik.com, Sabtu tanggal 23/9-2023.
Hasbi menyebut, Pemprov DKI selalu membanggakan jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta yang tembus 11 juta orang. Namun, kata dia, tak diketahui berapa sebernarnya jumlah pasti warga asli Jakarta yang memanfaatkan angkutan umum.
Di sisi lain, jumlah masyarakat yang berasal dari Bodetabek terus berdatangan ke Jakarta sehingga kemacetan pun tetap terjadi.
“Pak Syafrin (Kepala Dishub DKI) dengan bangga 11 juta penumpang kita. Ya 11 juta itu lebih banyak warga Bekasi, Bogor, Depok. Bukan masyarakat Jakarta. masyarakat jakarta paling banyak cuman 50%. Ini kan penyebabnya, dari awal moda seperti itu kita bikin pun di Jakarta dan diterapkan tetap tak menghindari kemacetan,” jelasnya.
“Sekarang invetarisir aja nggak bisa. Berapa warga DKI yang naik itu? dan berapa warga daerah naik itu? gimana mau beda tarif, orang sekarang aja belum jelas,” sambungnya.
Anggota Komisi B itu menegaskan posisinya bukan kontra terhadap rencana penerapan fitur ABT yang memungkinkan adanya kenaikan tarif transportasi umum berdasarkan profiling pengguna. Hasbi menganggap ini sebagai satu cara bagi Pemprov DKI meningkatkan pendapatan daerah.
Di sisi lain, Hasbi menekankan jika kebijakan tersebut memberatkan warga, ia akan menolak keras.
“Kita akan terima kalau tidak memberatkan masyarakat. Karena ini tujuannya kan untuk menaikkan tarif. Ketidakmampuan Pemprov mendapat pendapatan tinggi. Ini kalau tidak membebankan rakyat ya, kalau bebankan rakyat saya tolak,” tegasnya.
Hasbi juga mendorong adanya penambahan jumlah park and ride di wilayah Jakarta. Dengan begitu, banyak masyarakat melanjutkan perjalanan dengan transportasi umum sehingga kemacetan pun dapat diatasi.
“Selama park and ride di setiap wilayah dibikin parkir-parkir penampungan mobil yang mau masuk di Jakarta, bikin seperti negara maju seperti di tokyo itu,” jelasnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menguji coba penerapan account based ticketing (ABT) untuk tiga moda transportasi umum, yakni LRT, MRT dan TransJakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan tujuan dari penerapan tiket berbasis akun supaya subsidi tiket yang digelontorkan di tiga mode transportasi publik milik DKI itu lebih tepat sasaran.
Sebab, saat ini tarif subsidi diterapkan untuk seluruh masyarakat yang menggunakan LRT, MRT dan TransJakarta, baik warga KTP DKI maupun non-KTP DKI. Nantinya, sistem ini akan memberikan gambaran pengguna LRT, MRT dan TransJakarta.
Sekadar informasi, saat ini tarif TransJakarta yang diberlakukan sebesar Rp 3.500 untuk satu kali perjalanan berlaku sama untuk jarak jauh maupun jarak dekat (flat). Sama halnya dengan TransJakarta, LRT DKI juga menerapkan tarif flat sebesar Rp 5.000 untuk sekali perjalanan. Sementara tarif MRT Jakarta berkisar antara Rp 3.000-14.000 tergantung jarak tempuh.
“ABT tentu akan untuk 3 moda. Dari ABT ini kita akan mendapatkan profiling seluruh pengguna angkutan umum massal kita apakah TJ, MRT, dan LRT yang kemudian akan jadi perhitungan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian PSO ke depannya,” kata Syafrin Liputo kepada di sela rapat pembahasan APBD-P 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/9/2023) lalu.(taa/jbr)
