KUASA HUKUM DUA TERSANGKA KASUS STOKOK PROTES PENAHANAN DI POLDA KEPRI, NILAI MASA TAHANAN TELAH BERAKHIR

Uncategorized204 Views
banner 468x60

BATAM, GEJOLAKNEWS. – Tim Advokasi Stokok menyampaikan keberatan terhadap tindakan penyidik Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri) terkait penanganan dua orang tersangka, yakni Petrus Canisius alias Baron alias Kanis dan Daniel Bonsano alias Nano.

Keberatan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar tim kuasa hukum. Mereka menilai terdapat persoalan hukum terkait masa penahanan kedua kliennya yang menurut perhitungan tim advokasi telah berakhir pada malam 16 November 2026.

banner 336x280

Dalam konferensi pers tersebut hadir Ketua Tim Advokasi, Edward Kamaleng, S.H., M.H., bersama anggota tim, Kornelis Moli Balawanga, S.H., Pandi Karjono, S.H., M.H., dan Dominikus Jawa, S.H., M.H.
Kornelis Moli Balawanga, S.H., dalam pengantarnya menjelaskan bahwa konferensi pers dilakukan sebagai bentuk penggunaan hak hukum sekaligus menyampaikan keberatan atas dugaan pelanggaran hak-hak tersangka, khususnya menyangkut kebebasan dan batas waktu penahanan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.


Tim Advokasi Stokok, Eduard Kemaleng.S.H.M.H.”Cs” Bersama dua orang Kliennya, tersangka, yakni Petrus Canisius alias Baron alias Kanis dan Daniel Bonsano alias Nano.

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi, Edward Kamaleng, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kedua kliennya telah menjalani penahanan di Polda Kepri, tepatnya di Subdit 3 Jatanras, sejak 18 September 2026. di katakannya saat konfrensi Pers di Kave Nodel Batam Centre Selasa Tanggal 17/11/2026.

Menurut Edward, berdasarkan perhitungan masa penahanan yang disampaikan tim advokasi, kedua tersangka seharusnya sudah dikeluarkan dari tahanan pada tengah malam 16 November 2026.

Ia juga menunjukkan surat perintah pengeluaran tahanan yang menurutnya telah diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak terkait serta telah ditandatangani oleh kedua tersangka.

“Di dalam surat itu disebutkan bahwa masa penahanan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi sehingga demi hukum tersangka harus dikeluarkan dari tahanan,” ungkap Edward dalam konferensi pers.
Namun, menurut penjelasan kuasa hukum, meskipun surat pengeluaran tahanan telah diterbitkan, kedua klien mereka tidak diperbolehkan meninggalkan lingkungan Polda Kepri.

Edward menjelaskan, ketika pihak kuasa hukum datang untuk menjemput kedua tersangka sekitar pukul 00.00 WIB, penyidik menyampaikan alasan bahwa pada hari berikutnya akan dilaksanakan proses tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Menurut tim advokasi, rencana pelaksanaan tahap dua tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk tetap membatasi kebebasan kedua tersangka setelah masa penahanan berakhir.

“Kalau memang ada tahap dua, silakan keluarkan terlebih dahulu. Setelah itu, apabila diperlukan, tersangka bisa dipanggil kembali sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kuasa Hukum Siapkan Empat Langkah Hukum
Atas persoalan tersebut, Edward menyatakan pihaknya akan menempuh sejumlah langkah hukum apabila keberatan mereka tidak mendapatkan penyelesaian.
Ada empat langkah yang disampaikan tim advokasi, yakni:

Mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji tindakan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum.
Melaporkan persoalan tersebut kepada Divisi Propam Polri.

Menyampaikan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Menyampaikan pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia agar persoalan tersebut mendapat perhatian.

Edward menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab profesional tim kuasa hukum dalam memperjuangkan hak-hak hukum kliennya.

Ia juga mempertanyakan apakah terdapat penerapan prosedur tersendiri di lingkungan penyidik Polda Kepri yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana.
Masa Penahanan Menjadi Pokok Persoalan
Dalam penjelasan berikutnya, anggota tim advokasi menguraikan bahwa mereka mendasarkan keberatan pada ketentuan mengenai batas waktu penahanan dalam proses penyidikan.

Menurut tim advokasi, masa penahanan kedua tersangka telah mencapai batas maksimal yang berlaku untuk perkara yang sedang ditangani. Karena itu, mereka berpendapat penyidik berkewajiban mengeluarkan tersangka dari tahanan setelah masa penahanan berakhir.

Tim advokasi juga mempertanyakan alasan penerbitan surat pengeluaran tahanan apabila pada praktiknya kedua tersangka masih belum diperbolehkan meninggalkan lingkungan Polda Kepri.

Mereka menilai hak kebebasan seseorang harus tetap dihormati dan pelaksanaan proses hukum selanjutnya wajib mengikuti prosedur yang berlaku.
Kondisi Keluarga Kedua Tersangka Turut Disorot

Dalam konferensi pers tersebut, tim kuasa hukum juga menyampaikan bahwa salah satu tersangka sedang mengalami sakit, sementara istri salah satu tersangka lainnya sedang dalam kondisi hamil.

Menurut mereka, apabila masa penahanan memang telah berakhir, kedua tersangka seharusnya dapat kembali ke rumah dan bertemu keluarga sebelum menjalani proses hukum berikutnya sesuai ketentuan.

Tim advokasi juga menyampaikan bahwa mereka telah meminta penjelasan mengenai alasan kedua tersangka belum diperbolehkan pulang.

Bahkan, mereka menyatakan akan melakukan pengecekan langsung kepada
pihak kejaksaan untuk memastikan apakah benar proses tahap dua dijadwalkan berlangsung pada hari tersebut.
Minta Penanganan Kasus Dilakukan Secara Transparan

Lebih lanjut, Edward menyampaikan bahwa pihaknya melihat adanya sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka dalam penanganan perkara Stokok.

Ia menduga terdapat kejanggalan dalam proses penanganan perkara tersebut dan meminta agar seluruh tahapan penegakan hukum dilaksanakan secara transparan serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami melihat ada hal yang aneh dalam penanganan kasus ini. Kalau memang penegakan hukum, semuanya harus berjalan sesuai aturan. Jangan sampai hak-hak hukum seseorang diabaikan,” ujarnya.

Tim Advokasi Stokok menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak kedua kliennya melalui jalur hukum yang tersedia.

Catatan Redaksi: Seluruh keberatan dan dugaan dalam pemberitaan ini merupakan pernyataan pihak kuasa hukum dalam konferensi pers. GejolakNews tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Polda Kepulauan Riau, khususnya Ditreskrimum dan Subdit 3 Jatanras, serta pihak Kejaksaan terkait status penahanan, surat pengeluaran tahanan, dan pelaksanaan tahap dua perkara tersebut.

Catatan penting untuk redaksi: Dasar hukum yang disebut kuasa hukum, yaitu Pasal 102 ayat (1), (2), dan (3), sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Pasal tersebut mengatur masa penahanan penyidikan maksimal 20 hari dan perpanjangan maksimal 40 hari, serta kewajiban mengeluarkan tersangka setelah masa perpanjangan berakhir.

UU ini berlaku sejak 2 Januari 2026.
Namun, untuk memastikan pemberitaan berimbang, perlu dikonfirmasi apakah terdapat dasar hukum lain atau ketentuan perpanjangan khusus yang berlaku dalam perkara tersebut.

Sementara itu, konfirmasi resmi yang di layangkan kepada Kapolda Kepri, Irjen Pol, Suhendri, terkait Perihal di atas melalui Chat WhatsApp, Hp- selulernya, sampainberita ini naik tayang, belum ada jawabannya.(Teharman)

 

banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *