BATAM, GEJOLAKNEWS – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam memberikan klarifikasi terkait pengelolaan anggaran tahun 2025–2026, termasuk alokasi dana hibah untuk partai politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), forum-forum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, hingga sejumlah instansi vertikal.
Dalam wawancara dengan media GejolakNews.com di kantornya, Rabu (11/11/2026), Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung menjelaskan bahwa pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berada dalam lingkup empat bidang utama.
Keempat bidang tersebut meliputi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; Bidang Politik Dalam Negeri; serta Bidang Kewaspadaan Nasional.
Masing-masing bidang memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri, mulai dari pembinaan organisasi masyarakat, paguyuban, kegiatan kebangsaan, keagamaan, politik, hingga penanganan konflik sosial.
Menurut Riama, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi kegiatan pembinaan paguyuban dari berbagai daerah di Indonesia yang terdaftar di Kesbangpol Kota Batam, termasuk kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Sementara itu, Bidang Ketahanan Seni,
Budaya, Agama dan Kemasyarakatan menangani pembinaan keagamaan, rumah ibadah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Adapun Bidang Politik Dalam Negeri bertanggung jawab terhadap pembinaan partai politik, bantuan keuangan partai politik, serta sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dan pemilih perempuan.
Sedangkan Bidang Kewaspadaan Nasional menangani persoalan kewaspadaan dini, konflik sosial, kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa, serta pemantauan keberadaan orang asing.
Hibah dan Bantuan Keuangan Memiliki Dasar Hukum
Dalam penjelasannya, pihak Kesbangpol menegaskan bahwa pemberian hibah kepada sejumlah forum dan organisasi memiliki dasar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan memperhitungkan jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik dalam pemilu.
Selain itu, terdapat alokasi hibah untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Riama menjelaskan bahwa forum-forum tersebut dibentuk berdasarkan regulasi pemerintah sehingga memperoleh dukungan anggaran setiap tahunnya.
Sementara itu, pemberian hibah kepada organisasi masyarakat dan paguyuban tidak dilakukan setiap tahun.
Berdasarkan penjelasan narasumber, hibah kepada ormas atau paguyuban dapat diberikan dengan jeda dua tahun sekali sesuai ketentuan yang berlaku.
Hibah untuk Instansi Vertikal Menjadi Perhatian Publik
Salah satu hal yang turut menjadi pembahasan dalam wawancara tersebut adalah alokasi hibah kepada sejumlah instansi vertikal, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kodim, hingga Kodaeral.
Riama menjelaskan bahwa alokasi hibah kepada instansi vertikal merupakan salah satu komponen anggaran yang cukup besar.
Dalam wawancara itu, narasumber menyebutkan bahwa alokasi hibah untuk Kejaksaan pada tahun berjalan berada di kisaran Rp14 miliar. Angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan saat wawancara dan masih memerlukan penelusuran lebih lanjut melalui dokumen anggaran resmi.
Ketika ditanyakan mengenai bentuk penggunaan hibah tersebut, Riama menjelaskan bahwa bantuan dapat diberikan dalam bentuk barang, termasuk untuk pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur.
Menurutnya, pemberian hibah dalam bentuk tersebut diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 sebagaimana disebutkan dalam wawancara.
Kesbangpol: Anggaran Telah Melalui Mekanisme Pembahasan
Terkait besaran anggaran tahun 2025 yang dalam perencanaannya disebut mencapai lebih dari Rp100 miliar, pihak Kesbangpol menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan pagu anggaran dan tidak seluruhnya direalisasikan.
Narasumber menyampaikan bahwa realisasi anggaran tahun 2025 berada di kisaran Rp88 miliar lebih, sementara sebagian anggaran lainnya tidak terserap seluruhnya.
Salah satu penyebabnya adalah adanya selisih nilai setelah proses lelang kegiatan fisik.
Sebagai contoh, suatu kegiatan yang awalnya dianggarkan sebesar Rp3 miliar, setelah melalui proses lelang ternyata hanya membutuhkan biaya sekitar Rp2,5 miliar. Selisih anggaran tersebut kemudian dikembalikan ke kas daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Hal serupa juga berlaku terhadap anggaran perjalanan dinas maupun kegiatan lainnya yang tidak sepenuhnya digunakan.
Kepala Badan Kesbangpol menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengusulan, pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD), Kesbangpol menyatakan bertugas melaksanakan program sesuai alokasi dan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan.
Kesbangpol Terbuka terhadap Kritik dan Pengawasan Media
Dalam kesempatan tersebut, pihak Kesbangpol juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang memberikan perhatian terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah.”ujar Riama Manurung.
Riama mengatakan, pengawasan media merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pihaknya menyatakan lebih memilih agar persoalan yang dipertanyakan media dibahas secara langsung melalui wawancara sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi.
Kepala Badan, Kesbangpol juga menyampaikan bahwa pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan anggaran dilakukan melalui mekanisme pengawasan pemerintah, termasuk oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Rincian Penggunaan Hibah Masih Perlu Dibuka Secara Transparan
Meski telah memberikan penjelasan mengenai empat bidang kerja, dasar hukum pemberian hibah, serta mekanisme penganggaran, sejumlah rincian penggunaan anggaran masih perlu diperjelas dan dibuka kepada publik.
Di antaranya, daftar penerima hibah instansi vertikal, besaran anggaran masing-masing penerima, bentuk bantuan yang diberikan, lokasi kegiatan atau pembangunan, serta realisasi penggunaan anggaran secara terperinci.
Keterbukaan data tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran Kesbangpol Kota Batam tahun 2025 benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
GejolakNews. memandang keterbukaan informasi anggaran bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pelaksanaan tugas pers dalam mengawal penggunaan uang negara.
Dengan demikian, penjelasan pihak Kesbangpol menjadi bagian dari upaya menghadirkan pemberitaan yang berimbang sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi lebih lengkap mengenai pengelolaan anggaran dan dana hibah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
(Taherman Tanjung)
