BATAM, GEJOLAKNEWS – Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Anggaran 2026 tercatat mencapai Rp24.483.512.833 atau sekitar Rp24,48 miliar.
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2026, anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai sejumlah kebutuhan belanja dinas dalam menjalankan program dan kegiatan sepanjang tahun 2026.
Di katakan, Abdul Razak , Ketua Barisan API Pembela Keadilan ( BAPK) ini Indonesia kota Batam, kepada GejolakNews, di Batam Centre, Selasa Tanggal 27/11/2026.
Adapun rincian anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp11.734.008.776, belanja barang dan jasa Rp8.211.786.757, belanja subsidi Rp3.000.000.000, serta belanja modal sebesar Rp1.537.717.300.
Dengan demikian, di jelaskan Abdul Razak, total keseluruhan anggaran belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mencapai Rp24.483.512.833.
Dalam dokumen tersebut, anggaran sebelum perubahan tercatat sebesar Rp22.215.585.198. Sementara setelah perubahan menjadi Rp24.483.512.833. Artinya, terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp2.267.927.635 atau sekitar 10,2 persen.”ujarnya.
Lanjutnya, besarnya anggaran tersebut tentu menjadi perhatian publik, mengingat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan koperasi, pengembangan usaha mikro, serta peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Batam.”ungkapnya.
Di sampaikannya, Masyarakat tentunya berharap anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat nyata, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan koperasi yang membutuhkan pembinaan, pendampingan, serta dukungan pengembangan usaha.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran juga menjadi hal penting agar setiap program yang dilaksanakan dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat.
Oleh karena itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan terperinci mengenai program kegiatan yang dibiayai melalui anggaran tersebut.
Termasuk penjelasan mengenai penggunaan belanja subsidi sebesar Rp3 miliar, sasaran penerima manfaat, bentuk bantuan yang diberikan, serta mekanisme penyalurannya.
Publik juga perlu mengetahui sejauh mana program-program yang dilaksanakan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan koperasi di Kota Batam.” Terang Abdul Razak.
Transparansi Anggaran Menjadi Tanggung Jawab Publik
Pengelolaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana prinsip keterbukaan informasi publik, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Gejolak News akan terus melakukan penelusuran serta membuka ruang konfirmasi kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam guna memperoleh penjelasan yang berimbang terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Kepalad Dinas UMKM kota Batam, Salim yang di konfirmasi GejolakNews, terkait perihal di atas melalui Chat WhatsApp, Hp- selulernya, sampai berita ini, naik tayang belum ada balasannya. (Taherman)
















