Pesisir Selatan,GejolakNews -Kesabaran Ketua Koalisi Masyarakat Lengayang, Didi.s tampaknya telah habis. dengan munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan proyek revitalisasi SMAN 3 Lengayang.
hal ini menjadi sorotan di berbagai kalangan masyarakat setempat di sampaikannya kepada Redaksi media,www.gejolaknews.com, Minggu Tanggal 5/7/2026. Melalui, Chat WhatsApp, Hp – selulernya.
Dijelaskannya, hal itu sanga karena sejauh ini belum memperoleh penjelasan yang memadai dari pihak terkait, dan kami koalisi masyarakat Lengayang,
memastikan segera akan melaporkan proyek tersebut ke Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Balai Selasa.
Menurut Didi.s Laporan itu akan memuat sejumlah temuan yang selama ini menjadi perhatian publik, mulai dari penggunaan kembali dinding beton lama dalam pekerjaan revitalisasi, tidak diperlihatkannya gambar kerja. saat kami minta data untuk kepentingan klarifikasi, karena diduga belum optimalnya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga informasi mengenai dugaan keterlibatan komite sekolah sebagai pemasok material proyek kepada pihak terkait belum berhasil.” ujarnya.
Kami, Koalisi Masyarakat Lengayang menyatakan langkah hukum tersebut ditempuh karena berbagai upaya meminta penjelasan kepada pihak terkait belum membuahkan hasil. Bahkan, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebelumnya menyatakan akan melakukan pengecekan, namun hingga kini belum memberikan hasil maupun penjelasan lanjutan.”jelasnya lagi.
“Ketika berbagai pertanyaan publik tidak dijawab secara terbuka, tidak mendapat jawaban yang jelas dan transfaran dari pihak terkait, maka wajar apabila masyarakat meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman.
Karena itu kami akan membawa persoalan ini ke Cabjari Balai Selasa agar seluruh fakta dapat diuji melalui mekanisme hukum,” ujar perwakilan koalisi.” timpalnya.
Koalisi masyarakat Lengayang, mengatakan proyek yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. “Menurut mereka, setiap dugaan penyimpangan atau pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan perlu diperiksa agar tidak menimbulkan keraguan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, sampaikan Didi S, kami meminta pendalaman terhadap aspek teknis pekerjaan, koalisi juga berharap aparat penegak hukum menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek apabila ditemukan fakta yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Dan Koalisi Lengayang,
menegaskan bahwa laporan yang akan disampaikan bukan untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum, melainkan sebagai permintaan resmi agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan verifikasi berdasarkan data, dokumen, serta fakta yang ada di lapangan.
Menurut Didi.S Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak sekolah, pelaksana proyek, maupun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atas berbagai persoalan yang menjadi sorotan.
Redaksi Media,www.gejolaknews.com, tetap membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(tim)
