Batam, GejolakNews-Pemerintah Kota Batam menyebut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp864,95 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan pada tahun anggaran 2026.
Anggaran tersebut disebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan diarahkan melalui tiga strategi utama, yakni penurunan beban pengeluaran masyarakat sebesar Rp466,35 miliar, peningkatan pendapatan masyarakat Rp14,15 miliar, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan sebesar Rp384,45 miliar.hal ini menjadi perhatian serius oleh masyarakat Batam, mengingat besarnya, agaran di atas, sementara berbanding terbalik dengan keadaan kondisi masyarakat Batam saat ini, masih banyak masyarakat Batam dibawah garis kemiskinan, di katakan Eduar Kamaleng.S.H.M.H, tokoh masyarakat Batam, asal timur indonesia, kepada media,www.gejolaknews.com, Rabu tanggal 30/9/2026, di Batam Centre.
Dengan demikian, total yang disebut Pemko Batam untuk penanggulangan kemiskinan mencapai Rp864,95 miliar.
Namun, sampai saat ini rincian mengenai berapa nilai anggaran tersebut yang dialokasikan kepada masing-masing OPD dan 12 kecamatan masih perlu dibuka secara lebih terperinci kepada publik.
Padahal, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui program apa saja yang dibiayai, OPD mana yang melaksanakan, berapa nilai anggarannya, serta siapa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat.,”ujarnya.
Dijelaskan ya, Berdasarkan dokumen perencanaan daerah yang telah dipublikasikan, terdapat sejumlah program yang secara eksplisit dikaitkan dengan dukungan terhadap pengentasan kemiskinan.
Di antaranya pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, terdapat program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar sekitar Rp16,27 miliar, Pemberdayaan Sosial sekitar Rp1,07 miliar, serta Rehabilitasi Sosial sekitar Rp1,66 miliar.
Jika ketiga program tersebut dijumlahkan, anggaran yang teridentifikasi mencapai sekitar Rp19,01 miliar.
Sementara pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan, terdapat anggaran sekitar Rp18,39 miliar untuk program kawasan permukiman yang antara lain berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh.
Sedangkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdapat program Penanganan Kerawanan Pangan sekitar Rp90,14 juta dan Pengawasan Keamanan Pangan sekitar Rp148,75 juta.
Dengan demikian, dari program yang secara eksplisit berhasil diidentifikasi dalam dokumen perencanaan tersebut, sedikitnya terdapat sekitar Rp37,63 miliar.
Namun angka Rp37,63 miliar tersebut bukan keseluruhan anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam.” Paparnya.
Angka tersebut hanya merupakan penjumlahan program yang berhasil diidentifikasi secara eksplisit dalam dokumen yang ditelusuri.
di jelaskan Eduard, Pemko Batam sendiri menyatakan total anggaran penanggulangan kemiskinan mencapai Rp864,95 miliar dan tersebar di berbagai OPD.
Karena itu, perlu ada penjelasan secara terbuka mengenai selisih antara total Rp864,95 miliar dengan program-program yang secara eksplisit tercantum dalam dokumen perencanaan.
19.220 Keluarga Masuk Desil 1
Persoalan tersebut menjadi penting karena data yang disampaikan Pemko Batam juga menunjukkan masih terdapat masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan terbawah.
Berdasarkan data DTSEN yang disampaikan Pemko, pada Juli 2026 terdapat sekitar 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa dalam Desil 1.
Wilayah dengan jumlah keluarga Desil 1 yang disebut cukup besar antara lain Kecamatan Sagulung sebanyak 2.740 keluarga, Galang 2.412 keluarga dan Batu Aji 1.918 keluarga.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana anggaran Rp864,95 miliar tersebut didistribusikan sampai ke masyarakat sasaran.
Pemko Diminta Buka Rincian
Untuk memastikan penggunaan anggaran dapat diketahui masyarakat secara transparan, Pemko Batam perlu menjelaskan secara rinci:
Berapa total anggaran penanggulangan kemiskinan pada masing-masing OPD?
Berapa anggaran yang dialokasikan Dinas Pendidikan?
Berapa anggaran Dinas Kesehatan?
Berapa anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat?
Berapa anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air?
Berapa anggaran Dinas Perikanan?
Berapa anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan?
Berapa anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
Berapa anggaran Dinas Perhubungan?
Berapa anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang?
Berapa anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian?
Berapa anggaran BPBD?
Berapa anggaran masing-masing dari 12 kecamatan yang masuk dalam strategi penanggulangan kemiskinan?
Selain nilai anggaran, Pemko juga perlu menjelaskan nama program, kegiatan dan subkegiatan, sumber dana, jumlah penerima manfaat, kriteria penerima, serta mekanisme penyalurannya.
Hal tersebut penting agar publik dapat membedakan antara total pagu sebuah OPD dengan anggaran yang benar-benar digunakan untuk intervensi penanggulangan kemiskinan.
Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat ikut mengawasi apakah anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp864,95 miliar benar-benar diarahkan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan bagaimana hasil pelaksanaannya sepanjang tahun anggaran 2026.
GejolakNews akan terus menelusuri rincian APBD Kota Batam 2026 dan meminta penjelasan dari OPD terkait mengenai penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan tersebut.
Sementara itu, GejolakNews, melakukan konfirmasi kepada Kepala dinas Kominfo kota Batam, Rudi Panjaitan, terkait perihal di atas, melalui Chat WhatsApp, Hp- selulernya, menjawab,
OPD Penanggulangan Kemiskinan
Dinas Pendidikan — Rp380.442.552.464
BPKD — Rp227.289.250
DP3AKB — Rp1.230.599.800
Dinas Ketapang — Rp7.333.241.840
Dinas Perkim — Rp10.115.720.737
Dinas Sosial — Rp2.663.974.350
Dinas Kesehatan —
Rp82.008.910.714
Dinas UMKM — Rp452.875.300
Dinas Perikanan — Rp6.454.120.470
Dinas BMSDA — Rp223.662.719.804
Dinas Perhubungan — Rp53.760.501.284
Dinas CKTR — Rp53.151.240.000
Kecamatan — Rp43.444.173.612
Total Anggaran Kemiskinan Kota Batam Tahun 2026 sebesar Rp864.947.369.125,- 
(Taherman)
