Yokyakarta,GejolakNews – Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) memberikan sejumlah catatan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilontarkan oleh Kepala Negara.
PSHK FH UII mengingatkan Pembentuk Undang-Undang untuk tetap patuh pada mandat konstitusional.
Politik Peneliti PSHK FH UII, M Addi Fauzani mengatakan, secara yuridis, wacana Pilkada melalui DPRD, setidaknya menyangkal dua mandat konstitusional yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No.55/2019.
Ini Penyebabnya “Mandat Konstitusi tidak lagi membedakan rezim, asas, dan prosedur pelaksanaan Pilkada dan Pemilihan Umum (Pemilu),” ujar M Addi Fauzani melalui keterangan tertulis PSHK FH UII, dilansir Kompas.com, Senin (16/12/2024).
Addi menyampaikan, hal tersebut berarti asas Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil) sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, juga harus diterapkan di dalam asas dan prosedur pelaksanaan Pilkada.
Menanggapi Laporan Mandat Konstitusi untuk Pembentuk Undang-Undang tidak acap-kali mengubah model Pemiliu atau Pilkada yang diselenggarakan secara langsung dan serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaannya. “Secara filosofis, wacana Pilkada langsung diubah menjadi lewat DPRD telah benar-benar mengukuhkan kemunduran demokrasi di Indonesia,” ucapnya.
Addi menuturkan secara sosiologis, wacana Pilkada melalui DPRD yang didasarkan pada alasan efisiensi prosedur maupun anggaran merupakan alasan yang sangat lemah.
Hal ini mengingat, baik Pilkada secara langsung maupun lewat DPRD, sama-sama rentan akan politik uang. “Narasi akan mahalnya Pilkada langsung justru terkesan menyalahkan rakyat.
Padahal biaya mahal lahir karena politisi menggunakan cara-cara instan dengan uang untuk mendulang suara,” ungkapnya. (*)
