Batam,GejolakNews— Anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 mencapai sekitar Rp1,06 triliun atau 29,25 persen dari total belanja daerah.
Besarnya alokasi tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran, pemerataan kualitas pendidikan, serta pelaksanaan program yang langsung menyentuh kebutuhan siswa di Provinsi Kepulauan Riau. hal ini di sampaikan sumber kepada, Media,www.gejolaknews.com, Minggu Tanggal 18/10/2026. di Batam Centre.
Berdasarkan informasi resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Perubahan APBD 2026 telah disetujui DPRD Kepri dalam rapat paripurna pada 21 September 2026. Dalam struktur perubahan anggaran tersebut, belanja daerah ditetapkan sekitar Rp3,63 triliun.
Alokasi fungsi pendidikan di katakan sumber, sebesar Rp1,06 triliun tersebut merupakan anggaran untuk fungsi pendidikan secara keseluruhan.
Angka itu tidak serta-merta menunjukkan pagu khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Karena itu, diperlukan dokumen anggaran terperinci untuk mengetahui jumlah yang secara langsung dikelola oleh dinas tersebut.” sebut sumber.
Sumber: PPID Pemprov Kepri dan DPRD Kepri.
Rincian anggaran menjadi perhatian
Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai pembagian anggaran pendidikan, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembangunan serta rehabilitasi sekolah, hingga program bantuan bagi siswa.
Program pendidikan gratis, bantuan seragam, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta dukungan bagi peserta didik di wilayah kepulauan juga menjadi bagian yang perlu ditelusuri berdasarkan dokumen anggaran resmi.” jelas sumber.
Hal ini penting mengingat kondisi geografis Kepri yang terdiri atas pulau-pulau menuntut kebijakan pendidikan yang memperhatikan pemerataan akses dan kualitas layanan, termasuk bagi siswa di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan.
Namun, besaran anggaran masing-masing program tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan angka alokasi fungsi pendidikan.
ini rincian harus merujuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), DPA Perubahan, dan laporan realisasi anggaran tahun berjalan.” papar sumber.
Dinas Pendidikan perlu memberikan penjelasan
Untuk memperoleh informasi yang berimbang dan akurat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri perlu dimintai penjelasan mengenai total pagu anggaran 2026 sebelum dan sesudah perubahan APBD.
Selain itu, perlu diketahui berapa alokasi belanja pegawai, belanja modal, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, bantuan pendidikan, serta program pendidikan gratis yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan.” tanya sumber lagi?
Pertanyaan berikutnya di katakan Sumber, menyangkut realisasi anggaran hingga September 2026. Berapa dana yang telah digunakan, program apa saja yang telah dilaksanakan, dan apakah seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal serta sasaran yang ditetapkan?
Keterbukaan mengenai data tersebut diperlukan agar masyarakat dapat menilai kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan manfaat yang diterima siswa, tenaga pendidik, dan satuan pendidikan.
Keterbukaan informasi menjadi kunci pengawasan
Dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan instrumen penting dalam pengawasan publik.
Informasi yang lengkap memungkinkan masyarakat, media, dan lembaga pengawas menilai penggunaan uang daerah secara lebih objektif.
Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dapat memberikan penjelasan melalui publikasi DPA dan DPA Perubahan 2026, rincian kegiatan, serta laporan realisasi anggaran yang dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Hingga berita ini disusun, rincian pagu khusus Dinas Pendidikan Kepri setelah Perubahan APBD 2026 serta realisasi per program masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi dan keterangan pihak dinas.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau, yang di konfirmasi Media,www.gejolaknews.com, melalui Chat WhatsApp, Hp- selulernya, terkait perihal di atas, sampai berita ini naik tayang belum ada jawabannya. (Taherman)
