BATAM, GEJOLAKNEWS – Keluhan masyarakat Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, terkait pemerataan pembangunan dan penggunaan anggaran kecamatan kembali menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, pemberitaan Media GejolakNews mengenai anggaran Kecamatan Belakang Padang yang disebut mencapai lebih dari Rp30 miliar setiap tahun telah ramai diperbincangkan setelah diunggah melalui akun TikTok GejolakNews.
Unggahan tersebut memunculkan beragam tanggapan dan komentar masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan besarnya anggaran yang dialokasikan setiap tahun, sementara menurut keluhan masyarakat, pembangunan dan pelayanan di wilayah pulau-pulau Kecamatan Belakang Padang dinilai belum menunjukkan perubahan yang berarti.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua LSM Barisan API Pembela Keadilan (BAPK) Indonesia, Abdul Razak, meminta aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri Batam, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri), serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri, agar melakukan penelusuran terhadap penggunaan anggaran Kecamatan Belakang Padang.
Menurut Abdul Razak, langkah tersebut diperlukan sebagai bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
“Anggaran itu merupakan uang rakyat, bukan uang pribadi camat. Karena itu, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan peruntukannya,” ujar Abdul Razak kepada Media GejolakNews, Rabu (11/11/2026), di Batam Centre.
Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang berkembang, Camat Belakang Padang disebut pernah menjalani pemeriksaan oleh Polda Kepri terkait persoalan anggaran tersebut.
Namun demikian, Abdul Razak menyarankan agar informasi mengenai pemeriksaan itu dikonfirmasi langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan kejelasan.
“Untuk lebih jelasnya, silakan media melakukan konfirmasi langsung kepada pihak yang bersangkutan,” sarannya.
Sementara itu, Camat Belakang Padang, Abdul Hanafi, telah diupayakan untuk dikonfirmasi oleh Media GejolakNews melalui pesan WhatsApp ke nomor selulernya terkait besaran anggaran, realisasi penggunaan anggaran, pemerataan pembangunan, serta informasi mengenai dugaan pemeriksaan oleh Polda Kepri.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan atau jawaban yang diberikan.
Media GejolakNews tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Camat Belakang Padang maupun instansi terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan transparan mengenai pengelolaan anggaran tersebut.
(Taherman)
