BATAM, GEJOLAKNEWS – Keberadaan lapak pedagang kaki lima di kawasan Simpang Kara, Kecamatan Batam Kota, mulai menjadi perhatian dan dinilai perlu mendapatkan kejelasan terkait legalitas penggunaan lahannya.
Hal tersebut disampaikan Ketua Barisan Api Pembela Keadilan (BAPK) Indonesia, Abdul Razak, kepada media www.gejolaknews.com, Rabu (11/11/2026), saat berada di lokasi Simpang Kara.
Menurut Abdul Razak, persoalan yang menjadi perhatian adalah apakah lokasi yang digunakan para pedagang tersebut telah memiliki Penetapan Lokasi (PL) dari BP Batam serta apakah pemanfaatan lahannya sudah sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan.
Untuk mendapatkan kejelasan, Abdul Razak meminta Gejolak News melakukan konfirmasi langsung kepada BP Batam, khususnya Direktorat Pengelolaan Lahan, mengenai status alokasi lahan di kawasan tersebut.
Sejumlah hal yang perlu dijelaskan antara lain siapa pemegang alokasi lahan, berapa luas lahan yang digunakan, apa peruntukannya, serta apakah terdapat dokumen Penetapan Lokasi (PL) yang menjadi dasar pemanfaatan lahan.
Selain itu, Pemerintah Kota Batam melalui instansi terkait juga perlu memberikan penjelasan mengenai keberadaan lapak-lapak pedagang tersebut, termasuk apakah lokasi itu masuk dalam program penataan pedagang kaki lima atau bentuk pengaturan kegiatan usaha lainnya.
Menurut Abdul Razak, keterbukaan informasi mengenai penggunaan lahan penting dilakukan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Apabila seluruh kegiatan perdagangan telah memiliki dasar administrasi dan perizinan yang sesuai, hal tersebut tentu perlu dijelaskan secara terbuka.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan lahan, instansi berwenang diharapkan melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pedagang Mengaku Menyewa Lapak
Sementara itu, berdasarkan hasil konfirmasi Gejolak News kepada sejumlah pedagang yang berjualan di lokasi tersebut, mereka mengaku menyewa lapak kepada seorang pengelola yang disebut bernama Aliong. Besaran biaya sewa yang dibayarkan pedagang disebut berbeda-beda.
Di sisi lain, Aliong yang disebut sebagai pihak pengelola lapak telah dikonfirmasi oleh Gejolak News melalui pesan WhatsApp terkait status pengelolaan lapak dan penggunaan lahan tersebut.
Namun, hingga berita ini disusun dan diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Hingga berita ini ditayangkan, status PL dan dasar penggunaan lahan lapak pedagang Simpang Kara masih memerlukan konfirmasi resmi dari BP Batam maupun Pemerintah Kota Batam.
Gejolak News akan terus melakukan penelusuran untuk mendapatkan kejelasan informasi serta memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.
(Taherman )
