Kemegahan kota Batam, Kleim Pertumbuhan Ekonomi 6,9 Persen Tidak Berdampak Kepada Masyarakat Suku Laut Batam, Pemerintahan Batam, Walikota, Amsakar di Minta Perhatikan Kesejahtraan Suku Laut
Batam,GejolakNews– Miris, Indonesia Sudah Merdeka selama 81 tuhun, di tengah- tengah germelapan kota Batam, sebagai kota Metropolitan kota tujuan investasi industri yang di iyasi bangunan gedung- gedung pencakar langit Penuh dengan kemegahan dan kemewahan,
Dan APBD dari tahun- Ketahun cukup Pantastis rata-rata sebesar Rp 4 triliun lebih setiap tahunnya.
Namun Kemegahan kemewahan, APBD kota Batam yang besar dan 81 tahun kemerdekaan tersebut tidak membawa dampak kesejahtraan bagi masyarakat Pulau Gara.
sungguh menbuat kita sangat miris dikatakan, Abdul Razak Ketua Aliansi masyarakat Peduli kota Batam, kepada Media,www.gejolaknews.com, saptu Tanggal 8/8/2026.
lebih lanjut di sampaikannya, di tengah- tengah Kegermelapan kota Batam, kemegahan kota Batam, ternyata masih banyak masyarakatnya di bawah garis kemiskinan, yang hidup jauh dari kata layak dan sejahtera.” ujarnya.
hal ini terungkap setelah kami melakukan investigasi , pada hari saptu tanggal 8/8/2026. lansung ke-permungkinan perkampungan Masyarakat suku laut Pulau Gara RT 022/ RW 06. kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam / Kepri.
yang jauh dari harapan kata sejahtera, luput dari pantaun pemerintah kota Batam.”ungkapnya.
lanjut Abdul Razak mengatakan, mereka hidup di bantaran laut, mata pencariannya nelayan, dengan sampan tradisional seadanya yang sudah tidak layat pakai yang luput dari Pantaun pemerintah kota Batam/ Kepri.
Pulau Gara ini terletak di sekitaran kawasan industri galangan kapal, sekitar 15 minit perjalanan dari daerah tanjung Riau, Pelabuhan Rakyat.
di kampung suku laut itu, terlihat rumah- rumah warga yang sudah tidak layak huni, terbuat dari kayu.
dari laut menuju rumah warga ada jambatan kayu,
hasil buatan saudaya masyarakat yang kondisinya sangat membahayakan terhadap, kesalamatan anak- anak yang berlalulang sehari-hari di situ.
bahkan menurut keterangan RT, setempat tak jarang anak- anak terpeleset jatuh kelaut, sesaat yang bisa mengancam keselamatan jiwa warga dan selain itu ada Darmaga buwatan pemerintah yang kondisinya sudah nampak usang dan rapuh.” terangnya.
Hal senada juga disampaikan, Praktisi hukum, Eduard Kamaleng.S.H.M.H. Pembina Aliansi Masyarakat Peduli kota Batam, mengatakan bahwa informasi yang saya himpun dari masyarakat setempat keberadaan masyarakat Suku Laut Pulau Gara tersebut, yang tadinya berada antara pulau- pulau, hutan Mangrove di tengah laut di atas sampan, jauh sebelum Batam di jadikan kota industri.
namun seiringnya berjalan waktu dan berkembangnya kota Batam, sekitar tahun 1991, mereka di bujuk oleh pemerintahan kota Batam, pindah kedarat dan di buatkan rumah panggung, setelah itu sampai saat ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan mereka hidup seadanya, dan warga Pulau Gara saat ini hanya memiliki satu petak rumah panggung, yang di isi dua keluarga satu rumah tidak memiliki tanah.
dan lokasi laut tempat mencari kehidupan tangkapan ikan selama ini, di penuhi Perusahaan- perusahaan Galangan kapal.” di Jelaskannya.
Dikatakan Eduard Kamaleng,
percuma walikota dan Wakil Waliko, Amsakar & Li Claudia, kleim investasi besar tumbuh Kembang masuk ke Batam dan ekonomi tumbuh 6,9 %. akan tetapi tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Batam.
Eduard Kamaleng, berharap kepada Walikota& Wakil Walikota Batam, Amsakar & Li Claudia, tidak omon-omon, perhatikan kesejahtraan suku laut ini, inilah asli warga Batam yang sebernarnua yang termarjinalkan.
Suku laut Warga Pulau Gara itu butuh perbaikan Rumah- rumah tempat tinggal dan Perbaikan Darmaga jalan Beton.
sekali lagi saya minta kepada pemerintah kota Batam turun ke Pulau Gara, lihat penderitaan rakyat.” pintanya.
Menurut keterangan RT Setempat, RT 022
Pulau Gara
RW 06. kelurahan kasu kecamatan belakang Padang,
Abdul Ahad mengatakan Penduduk yang ada di RT 022. lebih kurang 91 KK.
Terkait pembangunan, bahwa kami hanya selalu dapat PHP dari Pemerintah,
kami disuruh baut organisi kelompok nelayan, dan membuat proposal mengajukan anggaran kebutuhan nelayan setelah kami buat, anggaran tidak turun- turun, begitu juga untuk pembangun setiap musrembang kami selalu mengajukan proposal kepemerintahan kota Batam, tapi tidak satupun yang di akumodir.” ucapnya.
Hal tersebut di Benarkan oleh lurah Pulau Kasu,
Ikhtiar Budi, S.STP, yang bersama Aliansi Masyarakat Peduli kota Batam, mewakili Pemerintah kota Batam, mengatakan, bahwa pembangunan untuk RT 022/ RW06, Kelurahan Pelau Kasu selalu di ajukan ke pemerintahan kota Batam, setiap mesrembang, namun sampai saat ini belum di akomodir oleh pemerintah kota Batam, kewenangan saya sebagai Lurah di sini hanya setingkat pengajuan namun keputusan ada di pemerintahan kota Batam, Walikota Batam.” tutupnya singkat.(Red)
