BATAM,GEJOLAKNEWS— Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2027 masih berlangsung. Hingga November 2026, besaran kenaikan upah belum ditetapkan.
Ketua DPD KSPSI AGN Kepri, Imanuel D. Purba, SH, meminta pemerintah dan Dewan Pengupahan segera mempercepat pembahasan UMP, UMK, serta upah minimum sektoral dengan mempertimbangkan kondisi nyata pekerja di setiap daerah.
Menurut Imanuel, penetapan upah tidak boleh hanya berorientasi pada angka kenaikan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak, kondisi industri, produktivitas, serta risiko pekerjaan.
Pembahasan UMP 2027 Masih Berjalan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 27 Oktober 2026 menyampaikan bahwa pembahasan awal UMP 2027 ditargetkan selesai pada minggu terakhir November.
Di Kepri, Disnakertrans bersama Dewan Pengupahan masih mengkaji kenaikan UMP dan UMK 2027. Kepala Disnakertrans Kepri, Diki Wijaya, menyebut nilai alfa 0,6 hingga 0,7 sebagai salah satu pertimbangan. Dengan alfa 0,7, kenaikan diperkirakan sekitar 7,7 persen. Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan resmi.
KSPSI AGN Kepri meminta proses pembahasan dilakukan secara terbuka dan melibatkan unsur pekerja serta pengusaha secara seimbang.
Upah Harus Sesuai Kondisi Daerah
Imanuel juga meminta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (DPK) melakukan kajian berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan masing-masing daerah.
Menurutnya, karakteristik ekonomi Batam sebagai pusat industri dan perdagangan berbeda dengan Bintan, Karimun, Tanjungpinang, Lingga, Natuna, maupun Kepulauan Anambas.
Karena itu, penetapan upah perlu mempertimbangkan harga kebutuhan pokok, biaya hidup, kebutuhan keluarga pekerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemampuan industri, produktivitas, serta keberlangsungan lapangan kerja.
KSPSI AGN Dorong Percepatan UMSK
Selain UMP dan UMK, KSPSI AGN Kepri juga mendorong percepatan pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Imanuel menilai pekerja di sektor tertentu memiliki tuntutan keahlian, beban, dan risiko kerja yang berbeda sehingga perlu mendapatkan perlindungan upah yang sesuai.
Hal ini penting bagi Kepri, khususnya Batam, yang memiliki sektor industri beragam, mulai dari galangan kapal, manufaktur, konstruksi, elektronik, migas, hingga industri pendukung lainnya.
Dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 137 mengatur jenis upah minimum yang meliputi UMP, UMK, UMSP, dan UMSK.
Sementara Pasal 142 mengatur upah minimum sektoral bagi sektor tertentu yang memiliki karakteristik, kebutuhan keahlian, beban, atau risiko pekerjaan berbeda. Upah minimum sektoral juga harus lebih tinggi dari UMK.
Karena itu, KSPSI AGN meminta Dewan Pengupahan segera mengidentifikasi sektor-sektor yang memenuhi kriteria untuk penerapan UMSK.
Kesejahteraan Pekerja Harus Menjadi Prioritas
Imanuel mengingatkan bahwa pembahasan pengupahan harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Pasal 138 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa penetapan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Sementara Pasal 139 mengatur formula penghitungan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1.
Di sisi lain, pemerintah juga menyampaikan bahwa penetapan upah minimum 2027 masih mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025. Karena itu, kejelasan penerapan aturan perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
KSPSI AGN Kepri menilai upah minimum berkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan anak, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan keluarga.
Aspirasi kenaikan upah buruh sebesar 7,5 hingga 9,5 persen diharapkan dapat dibahas secara terbuka dengan tetap memperhatikan formula dan ketentuan hukum yang berlaku.
Imanuel berharap pemerintah daerah dan seluruh unsur Dewan Pengupahan segera menyelesaikan pembahasan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK 2027 secara adil, dengan tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Yang diperjuangkan pekerja bukan hanya kenaikan angka upah, tetapi juga penghargaan terhadap nilai kerja, produktivitas, risiko pekerjaan, dan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak,” menjadi pesan perjuangan KSPSI AGN Kepri. (Hasan S)
