Batam,GejolakNews -Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan tahun anggaran 2026 yang disebut mencapai Rp864,95 miliar.
Anggaran tersebut tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan berbagai program penanganan kemiskinan, Hal ini di sampaikan oleh sumber yang layak di percaya kepada Media,www.gejolaknews.com, pada Kamis Tanggal 8/10/2026. di Batam centre.
Besarnya anggaran tersebut sebut sebut sumber, menjadi perhatian buat masyarakat, khususnya transparansi penggunaan dana dan sejauh mana anggaran benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan di Kota Batam.
Salah satu OPD yang memiliki peran penting dalam penanganan persoalan sosial dan kemiskinan adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.”ujarnya.
Berdasarkan dokumen perencanaan 2026 yang tersedia, di sebut sumber, terdapat tiga program Dinsos yang berkaitan dengan agenda pengentasan kemiskinan, yakni Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, serta Program Rehabilitasi Sosial.
Total pagu yang teridentifikasi untuk ketiga program tersebut sekitar Rp19,006 miliar.” ujar sumber.
ditambahkan sumber, Rinciannya, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp16,268 miliar, Program Pemberdayaan Sosial sekitar Rp1,073 miliar, sedangkan Program Rehabilitasi Sosial sekitar Rp1,664 miliar.
Namun, angka tersebut merupakan angka dalam dokumen perencanaan dan belum dapat dipastikan sebagai pagu final setelah APBD Perubahan 2026.
Karena itu, diperlukan penjelasan resmi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mengenai besaran anggaran setelah perubahan serta rincian penggunaannya.
Pertanyaan Besar: Ke Mana Uangnya?
Dengan total anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam yang mencapai Rp864,95 miliar, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut dibagi dan digunakan.
Khusus Dinsos, pertanyaan pentingnya adalah berapa sebenarnya anggaran yang dikelola untuk pengentasan kemiskinan dan program apa saja yang dibiayai.
Apakah anggaran tersebut digunakan untuk bantuan sosial langsung?
Pemberdayaan ekonomi? Rehabilitasi sosial?
Pelatihan? Bantuan usaha? Atau kegiatan lainnya?
Selain itu, berapa besar anggaran yang benar-benar sampai kepada masyarakat dalam bentuk manfaat langsung juga perlu dibuka kepada publik.
Data Penerima Juga Perlu Dibuka
Transparansi tidak hanya menyangkut nilai anggaran.
Data mengenai penerima manfaat juga penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Dinsos perlu menjelaskan berapa jumlah keluarga penerima manfaat sepanjang 2026, termasuk berapa penerima yang berada pada kelompok Desil 1 dan kelompok desil lainnya.” pinta sumber.
menurut sumber, Pemko Batam sebelumnya menyampaikan bahwa pada Juli 2026 terdapat 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa dalam Desil 1, sementara kelompok yang dikategorikan miskin ekstrem tercatat 72 keluarga atau 450 jiwa.
Data tersebut menjadi penting karena penyaluran bantuan seharusnya berdasarkan data sosial ekonomi yang telah diverifikasi dan diperbarui.
Realisasi Anggaran Dipertanyakan
Selain pagu, realisasi anggaran juga perlu dibuka.
Dinsos Batam perlu menjelaskan berapa anggaran program pengentasan kemiskinan yang telah terealisasi hingga September atau Oktober 2026, baik dalam bentuk rupiah maupun persentase.
Publik juga perlu mengetahui berapa dana yang benar-benar diterima masyarakat sebagai bantuan atau manfaat langsung dibandingkan dengan belanja kegiatan pendukung, administrasi dan operasional.
Jika masih terdapat anggaran yang belum terserap, Dinsos juga perlu menjelaskan penyebabnya serta langkah yang dilakukan agar anggaran tidak menjadi sisa anggaran pada akhir tahun.
Dinsos Diminta Jelaskan Efektivitas Program
Besarnya anggaran tentu tidak hanya diukur dari berapa dana yang dibelanjakan, tetapi juga dari hasil yang dicapai.
Dinsos perlu menjelaskan apakah terdapat keluarga penerima bantuan yang berhasil keluar dari kategori miskin setelah mendapatkan intervensi program selama 2026.
Termasuk berapa keluarga yang sebelumnya berada pada kelompok miskin atau miskin ekstrem kemudian mengalami peningkatan kondisi sosial dan ekonominya.” timpal sumber.
Hal tersebut di sampaikan sumber, penting untuk mengukur apakah program yang menggunakan uang negara benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat penerima manfaat.” tegas sumber.
GejolakNews, membuka, Ruang Konfirmasi Terbuka
Hingga berita ini disusun, sejumlah pertanyaan mengenai rincian penggunaan anggaran tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
Konfirmasi terutama menyangkut total pagu setelah APBD Perubahan 2026, rincian setiap kegiatan/subkegiatan, jumlah penerima manfaat, nilai bantuan, serta realisasi anggaran.
Dinsos juga diharapkan dapat memberikan dokumen DPA/DPPA dan rincian kegiatan sebagai bahan verifikasi publik.
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana anggaran penanggulangan kemiskinan digunakan dan siapa saja yang menerima manfaatnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Koto Batam, Zulkifli Aman, yang di konfirmasi Media,www.gejolaknews.com, terkait perihal di atas, melalui Chat WhatsApp, Hp- selulernya menjawab,
Total pagu Dinsos dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam setelah APBD Perubahan 2026, sebesar Rp. 67.1 M
dari total tersebut yang khusus untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp. 23.M
dan terdapat sekitar Rp19,006 miliar yang diarahkan melalui tiga program perlindungan/jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial.
jumlah KPM/keluarga penerima manfaat dari masing-masing program, KPM Bansos lansia 4000
Orang
bentuk bantuan yang diberikan dan berapa nilai bantuan per penerima, Bansos lansia Rp. 400.000 per orang per bulan selama 12 bulan
anggaran untuk
bantuan sosial langsung, dan untuk belanja kegiatan/operasional, Bansos Rp
16.435.M . Kegiatan ops Rp. 14 M
Dinsos untuk
memastikan j penerima bantuan benar-benar masuk kelompok miskin/rentan berdasarkan data desil? Ya, serta Berdasarkan hasil muskel Dan verivali pencacah
penerima dari Desil 1 yang memperoleh bantuan selama 2026? 126 orang
penerima yang datanya sudah tidak memenuhi syarat Tidak di beri bantuan.
realisasi anggaran sampai September/Oktober 2026, baik rupiah maupun persentasenya, Rp. 39,1M. demikian.” jawabnya. (Taherman)
