Oleh: Eduard Kamaleng.S.H.M.H.
Praktisi Hukum
BATAM,GEJELOKNEWS–
Hukum sejatinya hadir untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian, serta melindungi seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, jabatan, kekayaan, maupun kekuasaan. Namun, keadilan tidak cukup hanya menjadi slogan yang tertulis dalam undang-undang.
Keadilan harus benar-benar diwujudkan dalam setiap proses penegakan hukum.
Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian masyarakat adalah munculnya anggapan bahwa hukum terkadang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Artinya, masyarakat kecil sering kali berhadapan dengan proses hukum yang begitu tegas, sementara mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau kekuatan ekonomi kerap dipersepsikan mendapatkan perlakuan berbeda.
Jika persepsi seperti ini terus berkembang, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dapat semakin melemah.
Adil bukan berarti semua orang harus menerima hukuman yang sama.
Keadilan bukanlah menyamaratakan setiap perbuatan, melainkan memberikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan, unsur perbuatan, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai contoh, seseorang yang mencuri barang dengan nilai kecil tentu harus diproses sesuai hukum. Namun, seseorang yang melakukan pencurian dalam jumlah besar, dengan dampak kerugian yang lebih luas, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai tingkat kesalahan dan ancaman pidana yang berlaku.
Begitu pula dalam perkara lain. Setiap orang harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti, fakta, peran, dan tingkat kesalahannya.
Tidak boleh ada seseorang yang dihukum lebih berat hanya karena tidak memiliki kekuasaan, sementara orang yang melakukan pelanggaran lebih besar justru memperoleh perlakuan istimewa.
Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh siapa orangnya, berapa kekayaannya, apa jabatannya, atau siapa yang berada di belakangnya.
Hukum tidak boleh tebang pilih dan tidak boleh pandang bulu.
Jika masyarakat kecil ditindak karena melakukan pelanggaran, maka pejabat, pengusaha, maupun orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi juga harus diproses apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa di hadapan hukum. Semua orang memiliki kedudukan yang sama, tetapi bentuk pertanggungjawaban dan berat-ringannya hukuman harus disesuaikan dengan perbuatan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Keadilan juga harus menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan proses hukum yang jujur, transparan, objektif, dan tidak memihak. Seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tuduhan, begitu pula seseorang tidak boleh dibebaskan dari pertanggungjawaban
hanya karena memiliki pengaruh atau kekuasaan.
Pada akhirnya, hukum bukan alat untuk menekan masyarakat kecil, bukan pula tameng untuk melindungi mereka yang memiliki kekuasaan.
Hukum harus menjadi panglima bagi semua golongan.
Sebab, negara yang menjunjung tinggi hukum bukanlah negara yang hanya mampu menghukum rakyat kecil, melainkan negara yang mampu memastikan setiap pelanggaran diproses secara adil, siapa pun pelakunya.
Keadilan bukan tentang siapa yang berkuasa, siapa yang lemah, atau siapa yang memiliki uang. Keadilan adalah tentang kebenaran, bukti, kesalahan, dan pertanggungjawaban.
Jangan sampai hukum hanya terlihat gagah ketika berhadapan dengan rakyat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan.
EDUARD KAMALENG.S.H.M.H.
PRAKTISI HUKUM:
HUKUM HARUS ADIL, TEGAS, DAN BERANI. BUKAN TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS.
