Batam, GejolakNews -Pembangunan Puskesmas Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, kembali menjadi perhatian masyarakat.
Fasilitas kesehatan yang dibangun menggunakan anggaran APBD Kota Batam tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat, namun kondisi di lapangan masih menuai sorotan.
Berdasarkan penelusuran dokumen anggaran, rencana pembangunan Puskesmas Sungai Pelunggut telah masuk dalam perencanaan Dinas Kesehatan Kota Batam sejak 2023. di sampaikan salah satu tokoh masyarakat Sagulung kepada Media,www.gejolaknews.com, Jum’at tanggal 25/9/2026, di Sagulung Batam.
Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun 2023, tercatat kontrak DED Pembangunan Puskesmas Sei Pelunggut sebesar Rp349.882.500 yang bersumber dari APBD.
Selanjutnya, pembangunan fisik Puskesmas Sungai Pelunggut dilaksanakan melalui APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024.”ujurnya.
Dikatakannya, Dalam Dokumen PPAS 2024 mencantumkan pembangunan satu unit puskesmas di Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut, dengan plafon yang tercantum sebesar Rp7.571.363.000.
Sementara dalam dokumen KAK paket pembangunan fisik, pagu kegiatan tercatat sebesar Rp6.911.254.000.
Dengan demikian, angka-angka tersebut harus dibedakan antara biaya DED/perencanaan, plafon kegiatan dalam dokumen perencanaan anggaran, dan pagu paket pembangunan fisik.”ungkapnya.
Sementara di terangkannya, bahwa, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, sebelumnya menjelaskan bahwa pembangunan fisik Puskesmas Sungai Pelunggut dibiayai APBD 2024 dan rampung pada awal 2025.
Namun, pada tahap awal, anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk pembangunan fisik, sedangkan pengadaan alat kesehatan dan fasilitas pendukung baru dianggarkan pada 2025.
Dalam dokumen Perubahan PPAS 2025, terdapat subkegiatan pengembangan puskesmas dengan pagu Rp7.681.230.800 untuk peningkatan sarana, prasarana,
alat kesehatan dan SDM pada delapan unit puskesmas.
Sungai Pelunggut tercantum sebagai salah satu lokasi. Karena anggaran tersebut mencakup beberapa puskesmas, angka Rp7,681 miliar tidak dapat disebut sebagai anggaran khusus Puskesmas Sungai Pelunggut.”jelasnya.
ditambahkannya,Pada Oktober 2025, Puskesmas Sei Pelunggut diberitakan mulai beroperasi melalui soft opening.
Kepala Dinkes Batam saat itu menyatakan persiapan tenaga kesehatan dan alat kesehatan telah dilakukan.
Namun, berdasarkan pantauan GejolakNews di lapangan pada Jumat, 25 September 2026, aktivitas pelayanan di Puskesmas Sungai Pelunggut dinilai masyarakat belum terlihat maksimal.
Masyarakat yang menyampaikan informasi kepada GejolakNews mempertanyakan apakah fasilitas tersebut telah dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan pembangunan, terutama dalam hal ketersediaan peralatan kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Anggaran pembangunan menggunakan uang rakyat. Kalau fasilitas sudah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, masyarakat tentu berharap pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal dan fasilitasnya benar-benar dapat dimanfaatkan,” ujar sumber masyarakat yang ditemui GejolakNews.
Masyarakat menilai keberadaan bangunan puskesmas tidak cukup hanya dilihat dari selesainya pembangunan fisik.
Yang lebih penting, menurut mereka, adalah bagaimana fasilitas tersebut memberikan manfaat nyata berupa pelayanan kesehatan yang mudah diakses, tenaga kesehatan yang tersedia, serta sarana dan alat kesehatan yang memadai.
Sorotan tersebut menjadi relevan karena sejak awal pemerintah daerah sendiri menjelaskan bahwa pembangunan fisik dan pengadaan fasilitas kesehatan dilakukan secara bertahap.
Dinkes Batam sebelumnya menyebut keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan pembangunan fisik dilakukan terlebih dahulu, sementara alat kesehatan dan fasilitas pendukung menyusul pada tahun berikutnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Batam saat ini mengelola APBD dengan nilai triliunan rupiah. Dalam RAPBD 2026, total belanja daerah semula direncanakan sekitar Rp4,738 triliun, dengan belanja modal sekitar Rp1,04 triliun.
Setelah Perubahan APBD 2026 disahkan, total belanja daerah menjadi sekitar Rp4,594 triliun.
Pemko Batam menyatakan belanja tersebut diarahkan antara lain untuk pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar, termasuk kesehatan.
Karena itu, masyarakat meminta Pemko Batam tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga memastikan setiap fasilitas kesehatan yang telah dibangun benar-benar berfungsi dan memberikan pelayanan sebagaimana tujuan penggunaan APBD.
Sorotan tersebut juga menjadi catatan bagi Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran kesehatan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pemko Batam sendiri dalam berbagai dokumen perencanaan menempatkan peningkatan pelayanan dasar sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Dalam penyampaian RAPBD 2026, Amsakar menyebut pelayanan publik, termasuk kesehatan, sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah.
Masyarakat berharap persoalan Puskesmas Sungai Pelunggut tidak berhenti pada persoalan bangunan yang sudah selesai, tetapi dilanjutkan dengan memastikan seluruh fasilitas, tenaga kesehatan, alat kesehatan dan sistem pelayanan benar-benar tersedia serta berjalan sesuai standar.
Pertanyaan publik kini sederhana: setelah APBD mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk membangun fasilitas kesehatan tersebut, apakah Puskesmas Sungai Pelunggut sudah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat?
Sementara itu, Kadis Kominfo kota Batam, Rudy Panjaitan, di konfirmasi Media,www.gejolaknews.com, melalui, Chat WhatsApp, Hp-selulernya, terkait perihal tersebut, sampai berita ini naik tayang belum ada balasannya.
GejolakNews masih membuka ruang konfirmasi kepada Dinas Kesehatan Kota Batam, Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, serta pihak terkait untuk menjelaskan kondisi pelayanan, ketersediaan alat kesehatan, jumlah tenaga kesehatan, anggaran yang telah direalisasikan, dan kendala yang masih dihadapi Puskesmas Sungai Pelunggut. (Taherman)
